Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT tidak mengajukan permohonan ke perguruan tinggi terkait wacana calon Sekda NTT dari akademisi. Namun, Pemprov NTT juga tidak menutup pintu jika ada calon dari PT yang melamar dan sudah memenuhi persyaratan. Hal ini dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda NTT, Beny Ndoenboey, Jumat (26/6) kemarin di Kantor Gubernur NTT. "Pemprov NTT tidak mengajukan permohonan ke perguruan tinggi. Namun kalau dari kalangan perguruan tinggi ada yang mau melamar tentunya harus sesuai dengan ketentuan aturan," demikian kata Beny ketika dikonfirmasi mengenai wacana calon Sekda NTT dari kalangan akademisi ini.
Kepala Bappeda NTT ini mengatakan, Pemprov NTT tetap melakukan proses pergantian Sekda NTT defenitif sesuai ketentuan aturan yang selama ini dilakukan. "Proses pergantian sesuai dengan aturan baku yang selama ini dilakukan pemerintah," kata Beny.
Saat ini, lanjut mantan Kadis Pertambangan dan Energi NTT itu, Pemprov NTT sedang melakukan inventaris terhadap pejabat yang memenuhi syarat menjadi calon Sekda. Dalam proses inventaris ini, Beny menegaskan, tidak dilakukan terhadap calon yang bukan berasal dari birokrasi Pemprov NTT. "Inventaris dilakukan terhadap pejabat di Pemprov NTT yang memenuhi syarat," katanya.
Syaratnya adalah minimal Golongan IV C dan pernah menduduki jabatan eslon II minimal dua kali. Pejabat yang memenuhi syarat, jelasnya, akan diseleksi untuk menentukan tiga orang calon terbaik yang akan diusulkan ke Mendagri. "Jadi hanya tiga calon yang akan diusulkan ke Mendagri," kata Beny.
Mengenai permintaan dari anggota DPRD NTT, Hendrik Rawambaku agar calon Sekda berasal dari lingkungan birokrat pemerintahan, Beny mengatakan, pihaknya menghargai pendapat tersebut. "Namun, pada prinsipnya proses ini dilakukan sesuai ketentuan aturan," katanya singkat.
Hendrik Rawambaku secara tegas meminta Gubernur NTT tidak mengakomodir calon dari luar lingkungan birokrasi pemerintahan. Hal ini karena menurutnya, yang paling paham tentang lingkungan birokrasi pemerintahan adalah pejabat birokrat sendiri. "Selain itu, tidak memberikan pendidikan politik yang baik jika pemerintah memiliki calon namun lebih memilih calon dari luar," kata Hendrik Rawambaku.
Hingga saat ini, masih terjadi polemik terhadap wacana boleh tidaknya kalangan akademisi menjadi calon Sekda NTT. Gubernur NTT Frans Lebu Raya walaupun tidak tegas namun memberi isyarat calon dari kalangan akademisi boleh menjadi calon Sekda.
Rektor Undana, Prof. Frans Umbu Datta mempersilahkan Pemprov NTT untuk menggunakan dosen Undana yang dinilai kapabel menjadi calon Sekda NTT. Namun, hingga Jumat kemarin, belum ada calon dari kalangan akademisi yang menyatakan kesiapannya menjadi calon.
