Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum I Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat itu me­ rupakan revisi dari Surat Keputusan Bersama Menag dan Mendagri Nomor 1/1969.

Peraturan Bersama mengatur tentang tugas kepala daerah da­lam pemeliharaan kerukunan umat bersama, pembentukan fo­rum kerukunan umat beragama (FKUB), pendirian rumah ibadat, dan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung.

Pendirian rumah ibadat dida­sarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurah­an/desa. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan ad­ministratif, persyaratan teknis bangunan, dan persyaratan khu­gus, di antaranya 90 KTP peng­guna rumah ibadat dan dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang.

FKUB dibentuk di tingkat pro­vinsi dan kabupaten kota. Jum­lah FKUB kabupaten maksimal 21 orang, sedangkan FKUB kota pa­ling banyak 17 orang. Komposisi keanggotaan FKUB ditetapkan berdasarkan perbandingan jum­lah pemeluk agama setempat de­ngan keterwakilan minimal satu orang dari setiap agama yang ada di kabupaten dan kabupaten. (S1E)

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Ñ Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan adminis­trasi dan persyaratan teknis ba­ngunan gedung

Ñ Persyaratan khusus:

ü Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang yang disahkan pejabat setem­pat sesuai dengan tingkat ba­tas wilayah

ü Dukungan masyarakat setem­pat minimal 60 orang yang di­sahkan lurah/kades

ü Rekomendasi tertulis kantor Departemen Agama

ü Rekomendasi tertulis forum ke­ rukunan umat beragama (FKUB)